 |
| Seputar BPUPKI |
Jakarta (PerpustakaanTanahImpian) – Pada tanggal 17 Juli 1945, BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) menyelesaikan sidangnya dan menerima Rancangan Undang-Undang Dasar.
Dari tinjauan sejarah, dapat dikatakan saat inilah untuk pertama kalinya Bangsa Indonesia mempunyai "Dasar Negara" dan "Rancangan Hukum Dasar Tertulis".
Selanjutnya tugas BPUPKI akan diteruskan oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang dibentuk untuk melanjutkan tugas BPUPKI. Dimana tugas utama PPKI adalah membahas kembali dan mengesahkan rancangan UU Dasar dari BPUPKI. Peristiwa bersejarah tersebut terjadi tepat pada tanggal 18 Agustus 1945.
PPKI merupakan badan yang dibentuk Jepang untuk menjawab janji kemerdekaan Indonesia. Badan ini dirancang oleh Komando Militer Tertinggi Jepang dalam sebuah pertemuan rahasia di Saigon, Vietnam Selatan, pada 7 Agustus 1945.
'Tidak Ada Makan Siang Yang Gratis", itulah pepatah yang biasa dikenal dalam sebuah kelakar politik maupun bisnis. Di balik pemberian Jepang tersebut, Jepang menghendaki jaminan imbalan atas kemerdekaan yang diberikan. Mereka ingin Indonesia mendukung Jepang menghadapi musuh-mush Jepang, yang saat itu sedang menghadapi kekalahan, pasca peristiwa pengeboman atom Kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945.
Oleh karena itu, Jepang mendekati kaum nasionalis dari golongan tua, khususnya Sukarno. Marsekal Terauchi, Panglima Tertinggi Pasukan Jepang di Asia Tenggara, secara rahasia menerbangkan Bung Karno ke Saigon untuk dilantik sebagai ketua PPKI.
Soekarno didampingi oleh Mohammad Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat, bersama puluhan pembesar militer Jepang tersebut. Secara berurutan, mereka kemudian dilantik sebagai ketua, wakil ketua dan perwakilan anggota PPKI.
Menurut ingatan Bung Karno, sebelum diberi tahu bahwa salah satu kota terpenting di Jepang telah rata akibat bom atom, baik dirinya maupun Hatta tidak mengerti apa yang sedang direncanakan oleh Jepang.
Terauchi hanya memberi tahu bahwa Tenno Heika (Kaisar Jepang) menyerahkan proses kemerdekaan sepenuhnya kepada bangsa Indonesia. Untuk itu, Terauchi setuju untuk tidak melibatkan orang-orang Jepang dalam PPKI.
Terauchi hanya memberi tahu bahwa Tenno Heika (Kaisar Jepang) menyerahkan proses kemerdekaan sepenuhnya kepada bangsa Indonesia. Untuk itu, Terauchi setuju untuk tidak melibatkan orang-orang Jepang dalam PPKI.
Sukarno mencerna perkataan Terauchi dan menurutnya rencana memproklamasikan kemerdekaan, serta mengesahkan rancangan UU Dasar yang menjadi tugas PPKI, harus dilakukan secara perlahan tanpa pertumpahan darah.
Namun setelah Sukarno, Mohammad Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat kembali ke Indonesia, para anggota PPKI bersepakat untuk menyelenggarakan sidang pertama pada 16 Agustus 1945.
Keputusan tersebut diambil, setelah penetapan nama-nama pengurus yang terdiri dari 21 orang. Dimana mereka terdiri dari perwakilan-perwakilan dari seluruh wilayah Nusantara.
Namun setelah Sukarno, Mohammad Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat kembali ke Indonesia, para anggota PPKI bersepakat untuk menyelenggarakan sidang pertama pada 16 Agustus 1945.
Keputusan tersebut diambil, setelah penetapan nama-nama pengurus yang terdiri dari 21 orang. Dimana mereka terdiri dari perwakilan-perwakilan dari seluruh wilayah Nusantara.
Niat Sukarno untuk berhati-hati dalam merencanakan kemerdekaan, mendapat tentangan keras dari golongan muda, seperti Sutan Sjahrir, Wikana, dan Chairul Saleh terang-terangan menentang sikap lunak yang ditunjukan Dwitunggal Sukarno-Hatta. Bahkan, mereka mulai menuduh Sukarno berada di pihak Jepang.
Hal ini berlanjut pada 'Peristiwa Rengasdengklok'
Info Penting
Sumber : Dari berbagai sumber
Foto : Istimewa
Info Penting
- 17 Juli 1945, BPUPKI menyelesaikan sidangnya dan menerima Rancangan Undang-Undang Dasar.
- 7 Agustus 1945 PPKI dibentuk Jepang untuk menjawab janji kemerdekaan Indonesia, yang dirancang oleh Komando Militer Tertinggi Jepang dalam sebuah pertemuan rahasia di Saigon, Vietnam Selatan.
Sumber : Dari berbagai sumber
Foto : Istimewa
Postingan
